Pengertian Audit

Auditing berasal dari bahasa latin, yaitu ”audire” yang berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan, dalam hal ini manajemen perusahaan. Pada perkembangan terakhir sesuai dengan perkembangan dunia usaha, pendengar tersebut dikenal dengan auditor atau pemeriksa. Sedangkan tugas yang diemban oleh auditor tersebut disebut dengan ”auditing”.

Independensi Dalam Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Salah satu karakter yang sangat penting untuk profesi akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan (auditing) terhadap kliennya adalah independensi. Akuntan publik dapat kehilangan independensinya jika mereka mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diaudit.

Kualitas Audit (Suatu Pengertian)

Kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan. Jika seseorang auditor melaksanakan pekerjaannya secara profesional maka audit yang dihasilkan akan berkualitas. De Angelo (1981) dalam Alim, dkk (2007) mendefenisikan kualitas audit sebagai :

“Probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem kliennya”.

Probabilitas penemuan penyelewengan bergantung pada kemampuan teknis auditor (seperti pengalaman auditor, pendidikan, pro-fesionalisme, dan struktur audit perusahaan). Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien bergantung pada independensi auditor. Deis dan Giroux (1992) dalam Alim, dkk (2007) juga menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Abdul Halim (2001) dalam bukunya mengatakan faktor-faktor penentu kualitas audit terdiri dari :

1.      Pengalaman.

2.      Pemahaman industri klien.

3.      Respon atas kebutuhan klien.

4.      Ketaatan pada standar umum audit.

Selain itu, untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Saya Bertanya Saya Menjawab Edisi Perekonomian Indonesia

1.    Bagaimana kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia?
Penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33%). Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan turun 1,51 Juta dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu. Yang sebesar 32,53 juta (14,15%). Rinciannya adalah selama periode satu tahun 2009 – 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Adapun peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dituangkan pada Maret 2010, Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5 persen, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen. Spesifikasi komoditi makanan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Di lain pihak untuk komoditi bukan makanan teridentifikasi seperti biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan. Dalam kurun waktu Maret 2009 menuju Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Problematika Corporate Sosial Responsibility

Betapa besar pengaruh dunia bisnisterhadap denyut nadi perikehidupan masyarakat kian hari kian terasa. Kepada mereka terhampar harapan besar untuk mengalirnya produk ataupun jasa yang kian berkualitas dan terciptanya lapangan kerja baru. Dengan kata lain kehadiran mereka mengusung obsesi berupa kehidupan dan taraf hidup yang lebih baik bagi banyak orang. David C. Kohen, Profesor Sekolah Bisnis Harvad, mengatakan dalam bukunya When Corporation Rule the World yang dikutip oleh Harmanto Edy Djatmiko dalam majalah SWA edisi 19 Desember 2005 bahwa dunia bisinis selama setengah abad terakhir telah bertriwikrama menjadi institusi paling berkuasa di planet ini. Kekuasaan pelaku bisnis yg begitu dominan tersebut mau tidak mau pasti mengandung risiko yg tidak kecil karena sepak terjang mereka terutama perusahaan yang telah meraksasa akan member dampak signifikan terhadap kualitas tidak saja manusia sebagai individu dan kelompok, juga terhadap lingkungan alam di jagat raya ini. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan diskursus atau wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), ada yang menyebutnya corporate citizenship, bahkan sekarang ini ada yang menyebutnya sebagai corporate philanthropy.