Haji Muhammad Soeharto Mawar Merah yang Berduri

     Haji muhamad soeharto nama yang mungkin tidak asing lagi ditelinga kita, sosok pemimpin yang penuh kontroversial. Dengan masa kepemimpinan selama 32 tahun dia melakukan beberapa hal yang mengundang pro dan kontra contohnya kasus malari, G30S/PKI,dll. Terlepas dari itu semua mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi soeharto sebelum kita akan memulai pembahasan kita kali ini, haji muhamad soeharto anak dari pasangan kertusudiro dan sukirah kelahiran Kemusuk, Argomulyo, Godean, 1 juni 1921.  Soeharto menikah dengan Siti Hartinah (Ibu Tien Soeharto) dan dikaruniai enam anak, yaitu Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

ROI vs EVA

1.      Definisi dari ROI dan EVA

-          Return On Investment (ROI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah pusat investasi yang merupakan rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan (Anthony dan Govindrajan, 2007).

-          Economic Value Added (EVA) adalah suatu system manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengn mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih / net operating profit (Anthony dan Govindrajan, 2007).

SEJARAH STANDAR AKUNTANSI SYARIAH INTERNASIONAL

1. PENDAHULUAN Dunia bisnis tak kalah, semua aktivitas dan sistem akuntansi juga diarahkan untuk memakai acuan akuntansi Barat. Hasilnya akuntansi sekarang menjadi menara gading dan sulit sekali menyelesaikan masalah lokalitas. Akuntansi hanya mengakomodasi kepentingan ”market” (pasar modal) dan tidak dapat menyelesaikan masalah akuntansi untuk UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari 90%. Hal ini sebenarnya telah menegasikan sifat dasar lokalitas masyarakat Indonesia (Mulawarman 2006b). Padahal bila kita lihat lebih jauh, akuntansi secara sosiologis saat ini telah mengalami perubahan besar. Akuntansi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari pencatatan dan pelaporan keuangan perusahaan. Akuntansi telah dipahami sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai (value laden), tetapi dipengaruhi nilai-nilai yang melingkupinya. Bahkan akuntansi tidak hanya dipengaruhi, tetapi juga mempengaruhi lingkungannya (lihat Hines 1989; Morgan 1988; Triyuwono 2000a; Subiyantoro dan Triyuwono 2003; Mulawarman 2006). Ketika akuntansi tidak bebas nilai, tetapi sarat nilai, otomatis akuntansi konvensional yang saat ini masih didominasi oleh sudut pandang Barat, maka karakter akuntansi pasti kapitalistik, sekuler, egois, anti-altruistik. Ketika akuntansi memiliki kepentingan ekonomi-politik MNC’s (Multi National Company’s) untuk program neoliberalisme ekonomi, maka akuntansi yang diajarkan dan dipraktikkan tanpa proses penyaringan, jelas berorientasi pada kepentingan neoliberalisme ekonomi pula (Mulawarman 2007d). Pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah memang kita tidak memiliki sistem akuntansi sesuai realitas kita? Apakah masyarakat Indonesia tidak dapat mengakomodasi akuntansi dengan tetap melakukan penyesuaian sesuai realitas masyarakat Indonesia? Lebih jauh lagi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang religius? Religiusitas Indonesia yang didominasi 85% masyarakat Muslim?

Penerapan Activity Based Costing

Biaya berbasis aktivitas atau activity based costing (ABC) merupakan sistem penentuan biaya yang membebankan biaya ke objek biaya seperti produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Aktivitas disini dapat berupa kejadian, tugas, atau unit kerja yang memiliki tujuan tertentu. Jadi, dengan sistem ABC biaya akan dihitung pada masing-masing aktivitas dan dibebankan ke objek biaya berdasarkan konsumsi dari aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa.
ABC memusatkan perhatiannya pada biaya tidak langsung (indirect cost). Hal ini karena biaya tidak langsung merupakan biaya yang sulit untuk ditelusuri terhadap objek biaya. Sementara biaya langsung dapat dengan mudah ditelusuri ke objek biaya.
Dasar yang dipakai untuk mengalokasikan biaya tidak langsung tersebut disebut drivers. Sebuah driver sumber daya (resource driver) adalah sebuah dasar yang dipakai untuk mengalokasikan biaya sumber daya ke aktivitas-aktivitas yang berbeda. Driver aktivitas (activity driver) adalah sebuah dasar yang dipakai untuk mengalokasikan biaya aktivitas ke produk, pelanggan, atau objek biaya akhir.

Sekolah di SMK Yuukkk.....

Selama ini anggapan orang ketika mendengar SMK adalah kedepannya hanya berkecimpung di pasar tenaga kerja kelas rendah. Seperti pegawai bengkel, atau buruh pabrik yang notabenya menerapkan kontrak kerja sementara (outsorcing). Fakta sebaliknya terjadi di dunia high school lainnya selain SMK. Apabila lulusan SMA lebih dipersiapkan untuk kuliah maka sebaliknya lulusan SMK secara tidak langsung diproyeksikan untuk siap bekerja. Berebeda halnya lagi dengan lulusan perguruan tinggi yang sering disebut lulusan siap latih. Mahasiswa lulusan Strata Satu pada dasarnya tidak diprioritaskan terjun langsung di dunia kerja sesuai posisi. Dalam arti, mereka para first guardiate hampir dipastikan diberikan pelatihan terlebih dahulu.
Kejadian di lapangan mengindikasikan SMK hanya diperuntukkan bagi orang tua yang mungkin dapat disebut kurang mampu. Seorang anak yang disekolahkan di SMK secara garis besar mempunyai latar belakang keluarga sederhana bahkan dibawahnya. Mereka beranggapan bahwa memasukkan anaknya ke sekolah kejuruan akan meringankan beban para orang tua. Untuk tidak melanjutkan anaknya menimba ilmu lebih lanjut ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya. Pandangan – pandangan seperti ini tidak dipungkiri terjadi di lingkungan kita. Terlebih kota – kota besar di Indonesia, sikap mental masyarakat secepatnya harus dirubah. Walaupun terkesan berat karena memang sulit merubah apa yang sudah tertanam dan berakar dalam pemikiran. Tetapi bukan hal mustahil mengingat prestasi – prestasi hasil para civitas SMK. Disini letak perhatian Pemerintah menjadi penting ketika karya – karya lulusan SMK bisa diakatakan mempunyai daya saing.
Banyak SMK di Indonesia telah berhasil menciptakan kemandirian, diantaranya berhasil menciptakan produk kelas atas seperti merakit laptop, sepeda motor, mobil dengan energi alternatif, bahkan para siswa SMK sudah ada yang membuat pesawat. Dari sekian karya yang telah diciptakan, semestinya lulusan SMK menjadi ujung tombak perekonomian bangsa. Kita tidak perlu khawatir dengan datangnya era CAFTA. Seandainya peran SMK dioptimalkan sejak dulu. Selain karena keahlian khusus yang include di dalam diri lulusan SMK. Mereka pasti dapat menciptakan produk yang kompetitif, di samping mereka juga dimungkinkan membuka kesempatan kerja baru. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Terutama pada level mikro yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Secara spesifik lulusan SMK dapat ditempatkan di sembilan sektor ekonomi pembentuk PDRB.
Kembali ke persoalan, terjadi benturan dan berbanding terbalik saat kita melihat percepatan yang dilakukan SMK. Seolah hanya sebuah fatamorgana segudang prestasi yang telah ditorehkan. Menjadi pertanyaan besar, efektifkah edukasi yang diterima masyarakat akan kemajuan tersebut. Perlu diketahui, Indonesia sampai saat ini hanya memiliki 0,2 % pengusaha. Sewajarnya kita membutuhkan 2 % wirausahawan dari agregat penduduk untuk mendorong perekonomian secara makro. Melihat data terakhir dari kementrian pendidikan nasional, jumlah SMK di Indonesia tercatat sebanyak 9.161. Angka tersebut merupakan 51 % dari total sekolah menengah di Indonesia.
Artinya disini, masih ada range 19 % untuk target yang dicanangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Pendidikan Nasional. Sebagaimana dirilis Bapekki Depkeu (2007), besaran lembaga pendidikan yang bersifat kejuruan akan diperbanyak. Yaitu dengan prosentase 70 % dari lembaga pendidikan yang ada. Sedangkan sisanya 30 % diisi lembaga pendidikan umum. Benar jika terjadi indikasi kenaikan menuju proses standar (70%). Namun itu semua dengan catatan, lulusan SMK yang punya capability terserap di bursa tenaga kerja, maupun membuka usaha. Sekali lagi, keseimbangan dimanapun harus diberlakukan. Demand tenaga kerja terampil sudah sepantasnya diciptakan pemerintah. Dilakukan melalui jalur mekanisme pasar dengan sedikit campur tangan pemerintah.
Sebetulnya pemerintah bukan tanpa kebijakan. Wacana yang dicanangkan pemerintah begitu baik ketika mampu dijalankan. Seperti tertuang pada undang-undang Pendidikan, Direktorat PSMK. Strategi induk dalam Renstra 2005 – 2009, yaitu:
1.    Mengembangkan Mutu dan Relevansi SMK dan Membina Sejumlah SMK yang Bertaraf Internasional.
2.    Perluasan dan Pemerataan Akses dengan Tetap Memperhatikan Mutu.
3.    Meningkatkan Manajemen SMK dengan Menerapkan Prinsip Good Governance.
Konsep diatas sangat menjanjikan peningkatan mutu secara berkala. Dengan pelaksanaan yang sesuai program tersebut bukan tidak mungkin saat ini kita ditakuti setidaknya di kawasan asia tenggara. Untuk kesekian kalinya ini hanyalah di atas kertas. Sampai sekarang hanya beberapa point saja yang terbukti. Itupun sifatnya eksternal, dalam arti pengembangan diri SMKnya saja. Hal ini baik, tetapi apa gunanya memperbaiki diri sendiri tanpa dibarengi sosialisasi yang progressif terhadap masyarakat. Perluasan dan pemerataan akses seperti di tuliskan belum terapresiasi langsung. Akses menjadi sesuatu langkah krusial, karena menyangkut jenjang karir para lulusan SMK. Bagaimana terlasurkannya mereka pada pasar tenaga kerja. Tentunya tidak tersalurkan sebagai buruh pabrik semata.