LEASING (SEWA GUNA USAHA)

LATAR BELAKANG

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang muncul begitu saja. Badan usaha yang tadinya cukup mapan, tetapi karena perkembangan perekonomian, badan usaha tersebut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dilakukan dalam kegiatan perbankan melalui bentuk peminjaman, akan tetapi, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan dan juga banyak lagi suatu persyaratannya, maka diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan dan mudah dalam prosesnya. Upaya lain tersebut dapat dilakukan dengan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan presiden nomer 61 tahun 1988 tanggal 20 desember 1988, dan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan mentri keuangan nomer 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 desember 1988 dan keputusan menteri keuangan nomer 468/KMK.017/1955 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomer 61 Tahun 1988, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah “ badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, dimana dalam pengertian tersebut memuat 2 unsur pokok yaitu: 1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal; 2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut Non- Depository financial Institution. Dalam lembaga pembiayaan ini terdapat banyak sekali jenis – jenisnya, yaitu leasing atau sewa guna usaha, factoring(anjak piutang), modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Dari beberapa sumber, diketahui untuk  industri leasing ini mulai tumbuh di Indonesia pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit. Sebagai sesama industri keuangan, perkembangan industri leasing relatif tertinggal dibandingkan yang lain, perbankan, misalnya. Meski demikian, perusahaan pembiayaan juga mampu berkembang cukup mengesankan. Hingga saat ini leasing di Indonesia telah ikut berkiprah dalam pembiayaan perusahaan. Jenis barang yang dibiayai pun terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terfokus pada pembiayaan transportasi, kini berkembang pada keperluan kantor, manufaktur, konstruksi dan pertanian. Hal ini mengindikasikan multi finance kian dikenal pelaku usaha nasional. Mengingat menariknya permasalahan yang disampaikan diatas dan banyak sekali pembahasan yang perlu disampaikan, maka dalam makalah kami hanya membatasi pembahasan tentang leasing atau sewa guna saja.

1.     Pengertian Leasing

Kata leasing berasal dari kata lease (bahasa inggris) yang berarti menyewakan. Oleh sebab itu, maka yang dimaksudkan dengan Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama Pembiayaan di sini maksudnya jika seorang nasabah membutuhkan barang - barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Equipment Leasing Association di London memberikan definisi leasing sebagai berikut: “Leasing adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh lesse, hak pemilikan barang modal tersebut ada pada lessor sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan”.

Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 adalah "kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease dalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir kontrak  mempunyai hak opsi  untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha" 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada prinsipnya pengertian leasing terdiri dari beberapa elemen di bawah ini:

1.      Pembiayaan perusahaan.

2.      Penyediaan barang-barang modal.

3.      Jangka waktu tertentu.

4.      Pembayaran secara berkala.

5.      Adanya hak pilih (option right).

6.      Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

7.      Adanya pihak lessor (pemberi sewa guna usaha).

8.      Adanya pihak lessee (penyewa guna usaha).

2.     Dasar hukum leasing

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha leasing”. Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha leasing. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur  dalam Pakdes 20, 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988  tanggal 20 Desember 1988, dengan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut:  

·         Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 milyar, Perusahaan patungan Indonesia – asing sebesar  Rp. 10 milyar

·         Koperasi sekurang – kurangnya sebesar Rp. 3 milyar.

3.     Pihak – pihak yang Terlibat

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya, Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama.

1.      Lessor

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

2.      Lessee
Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

3.      Supplier
Yaitu pedagang yangg menyediakan barang yang akan di leasingkan sesuai perjanjian antara lessors dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.

4.      Asuransi
Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan  lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. (tetapi saat ini yg sering terjadi asuransi hanya menanggung kerusakan atau kehilangan selama masih dalam jangka waktu kredit).

4.     Jenis – jenis leasing.

Jenis – jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1.      Independent leasing

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang – barang modal dari suplier lain  untuk dileasekan.

2.      Capital lessor

Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yg mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri, tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang digudang/toko.

3.      Lease broker

Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini lease broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee.

5.     Teknik pembiayaan leasing

Teknik pembiayaan leasing secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

a.       Financial Lease

Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee dengan pemberian hak opsi kepada lesse pada akhir periode masa sewa. Financial lease terbagi dalam berbagai bentuk transaksi, diantaranya:

·         Direct financial lease adalah transaksi dimana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lessee sekaligus menyewa-guna-usahakan barang tersebut kepada lesse yang bersangkutan.

·         Sale and lease back adalah transaksi dimana pihak lessee sengaja menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana modal kerja, jadi transaksi leasing ini bersifat refinancing.

·         Leveraged lease adalah transaksi dimana pihak yang memberikan pembiayaan disamping lessor juga ada pihak ketiga. Biasanya dilakukan terhadap barang modal yang sangat bernilai tinggi, dimana pihak lessor hanya mampu membiayai 20% - 40% harga barang modal selebihnya di biayai pihak ketiga dengan memakai kontrak leasing bersangkutan sebagai jaminan hutangnya. Pihak ketiga ini disebut juga credit provider atau debt participant.

·         Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas negara yaitu negara lessor berbeda dengan negara lessee. Biasanya Barang-barang atau peralatan yang ditransaksikan dalam cross border lease meliputi nilai jutaan dollar Amerika Serikat. Seperti Pesawat terbang bermesin jet dari Pabrikan Boeing dan Airbus.

·         Vendor program atau biasa disebut juga sales type lease adalah metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer dimana perusahaan leasing menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang.

b.      Operating lease

Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dengan lessee tanpa pemberian hak opsi kepada lessee pada akhir periode lease (masa sewa guna usaha), jumlah pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya.

6.     Keuntungan leasing

Beberapa keuntungan dari penggunaan leasing adalah :

1.      Fleksibel, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu besarnya pembayaran atau periode lease dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi perusahaan.

2.      Melalui pembiayaan leasing perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Hal ini sungguh berbeda jika kita mengajukan kredit kepada bank yang memerlukan persyaratan serta jaminan yang besar.

3.      Bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan dapat membantu perusahaan dalam menjalankan roda kegiatannya. Setelah jangka leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal yang bersangkutan(Hak opsi).

4.      Perusahaan yang memerlukan sebagian barang modal tertentu dalam suatu proses produksi secara tiba - tiba,  tetapi tidak mempunyai dana tunai yang cukup, dapat mengadakan perjanjian leasing untuk mengatasinya. Dengan melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan membeli secara tunai.

7.     Kerugian leasing

Tentunya disamping keuntungan – keuntungan tersebut, leasing juga mempunyai kerugian/kelemahan antara lain sebagai berikut :

1.      Pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal
bila dibandingkan dengan kredit investasi dari bank. Hal ini terjadi karena sumber
dana lessor pada umumnya dari bank atau lembaga keuangan bukan bank.

2.      Barang modal yang dilease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktiva lesee
untuk tujuan "Collateral Credit" dari Bank, yaitu "Trade Creditor" mungkin akan
menilai perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan yang lemah.

3.      Bagi para perusahaan tertentu kadang-kadang timbul masalah prestise antara
memiliki barang modal sendiri atau lease.

4.      Resiko yang lebih besar pada lessor, artinya adanya tanggung jawab yang
menuntut pihak ketiga jika terjadi kecelakaan atau kerusakan atas barang orang
lain yang disebabkan oleh "lease property" tersebut, dan juga lessor belum tentu yakin bahwa barang lease tersebut bebas dari berbagai ikatan seperti "liens"
(gadai) "preferences", "priorities", charges" atau kepentingan-kepentingan
lainnya.

5.      Tidak dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu. Jika melakukan pembatalan perjanjian maka dikenakan biaya sewa penuh

8.     Perjanjian leasing

Perjanjian yg dibuat antara lessor dengan lessee disebut '' lease agrement''  dimana didalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, leessor dan lessee. Isi kontrak yg dibuat secara umum memuat antara lain :

1.      Nama dan alamat lessee

2.      Jenis barang modal yg diinginkan

3.      Jumlah atau nilai barang yg dileasingkan

4.      Syarat-syarat pembayaran

5.      Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lain

6.      Biaya-biaya yg dikenakan

7.      Sangsi-sangsi apabila lessee ingkar janji dan lain-lainnya

9.     Prosedur mekanisme leasing

Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1.      Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan.

2.      Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.

3.      Pihak lessor akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi yg diberikan lessee dengan cara :

·         Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan lessee membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5 C, yaitu character, capacity, capital, condition dan colleteral.

·         Meneliti langsung ke lokasi lessee berada (on the spot)

4.      Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), setelah ini maka kontrak lease dapat ditandatangani.

5.      Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease dangan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak lease. Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.

6.      Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.

7.      Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual.

8.      Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada suppplier.

9.      Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor.

10.  Lessor membayar DP (Down payment) harga peralatan yang dilease kepada supplier.

11.  Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.

10.                         Biaya biaya yang dikeluarkan

Setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (lessee) akan dikenakan berbagai macam biaya. Biaya - biaya ini besarnya akan ditentukan oleh masing - masing perusahaan leasing. Artinya antara perusahaan leasing biaya yang dibebankan kepada lessee tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing.

Adapun biaya - biaya yg dibebankan kepada lessee biasanya terdiri dari :

1.      Biaya Administrasi

2.      Biaya materai untuk perjanjian/apraisal

3.      Biaya Bunga terhadap barang yangg dileasekan

4.      Premi Asuransi yang disetor kepada pihak asuransi

Di antara biaya – biaya diatas, perolehan biaya bunga merupakan perolehan terbesar sehingga keuntungan yang diperoleh pun terbesar dari bunga yang dibebankan kepada para lessee tersebut.

11.                         Sanksi – sanksi

Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau berjalan sesuai prosedur yang ada, sekalipun sudah melalui prosedur yang benar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing  jelas tidak semua barang modal yang dibiayai  akan terlunasi sesuai dengan rencana, oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi lessee yang lalai berupa sanksi – sanksi yang telah disepakati.

Sanksi – sanksi yang diberikan pihak lessor kepada pihak lessee apabila lessee ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut :

1.      Berupa teguran lisan supaya segera melunasi.

2.      Jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis.

3.      Dikenakan denda sesuai perjanjian.

4.      Penyitaan barang yang dipegang oleh lessee.

12.                         Kesimpulan

Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing perusahaan bisa memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara tiga tahun hingga lima tahun atau lebih. Disamping hal tersebut di atas para pengusaha juga memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya seperti kemudahan dalam pengurusan, dan adanya hak opsi.

Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya. Terkadang leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama perusahaan ekonomi lemah, untuk dapat memodernisasi pabriknya.

Rating: 5