Saya Bertanya Saya Menjawab Edisi Perekonomian Indonesia

1.    Bagaimana kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia?
Penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33%). Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan turun 1,51 Juta dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu. Yang sebesar 32,53 juta (14,15%). Rinciannya adalah selama periode satu tahun 2009 – 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Adapun peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dituangkan pada Maret 2010, Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,5 persen, sedangkan pada Maret 2009 sebesar 73,6 persen. Spesifikasi komoditi makanan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, kopi, dan tahu. Di lain pihak untuk komoditi bukan makanan teridentifikasi seperti biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan. Dalam kurun waktu Maret 2009 menuju Maret 2010, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

2.    Apa penyebab kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia?

• Laju Pertumbuhan Penduduk.

Data terakir menunjukkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2010 mencapai 230.000 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk

• Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.

Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang hanya 3000 dollar relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari. Sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata – rata bearapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi. Untuk dikategorikan syarat mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud multidimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula  berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Ketimpangan sektoral dan regional dapat diindikasikan antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam bermacam – macam aspek. Seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan.

• Tingkat pendidikan yang rendah.

Kurangnya kualitas penduduk negeri ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Menjadi penting ketika adanya perkembangan ekonomi terutama industri. Begitu jelas dibutuhkan lebih banyak teanga kerja yang mempunyai skill atau kecakapan bekerja. Apalagi kompetisi saat ini bukan hanya sekedar nasional melainkan global. Masih ditemukan banyak sekolah yang menerapkan biaya tinggi adalah dugaan masyarakat tidak bisa meneruskan pendidikan.

• Kurangnya perhatian dari pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di bumi pertiwi. Berbagai program dinilai kurang menyentuh permasalahan pokok pengentasan kemiskinan. Walaupun penduduk miskin berkurang dari tahun sebelumnya dari 32,53 juta menjadi 31,02 juta di tahun 2010. Tetapi tingkat kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya mengatakan demikian. Survey Indo Barometer belakangan diketahui bahwa terjadi penurunan kepercayaan masyarakat, terhadap kinerja pemerintah atas bidang ekonomi. Artinya, kenyataan langsung yang dialami masyarakat memperlihatkan pemerintah belum memberikan rasa aman terkait kesejahteraan.

Referensi
- http://www.bps.go.id/index.php?news=776
- http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4